Header Ads

46. Dahiman Kepala Desa Kuta Karya Teracam di Polisikan

Karawang - PutraPosNews. Oknum Kepala Desa (Kades) Dahiman Kecamatan Kurtawaluya Kabupaten Krawang terancam di polisikan.

Pasalnya, hingga saat ini upah kerja dan material pekerjaan proyek Paud dan MCK 2  Unit sebesar Rp 20 juta dan 76.083.700 tidak ada pembayaran sama sekali, padahal pekerjaan tersebut sudah diselesaikan sejak tanggal 24 juni 2018 lalu.

Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh seorang pekerja bernama j sihombing yang berdomisili di Bekasi jawa barat. J Sihombing saat diwawancarai awak media PutraPosNews.com di Karawang, Rabu 05 September 2018 menjelaskan pada akhir bulan juli kepala desa Dahiman sudah membuat surat perjanjian akan di bayar setelah turun add tahap dua tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali.

Kepala Desa didatangi oleh kuasa hukumnya agustinus. SH dan Dapot Tambunan.SH and fatner untuk menanyakan hal itu didatangi kantor desa sampai kantor kecamatan dan terahir kerumah nya tetapi dia tidak kelihatan, menghilang dan tidak ada di tempat.

Kedatangan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dengan adanya spk yang sampai saat ini belum dapat bayarannya.

"Tanda tangan surat perjanjian kerja dengan upah  kerja dan material Rp 76.083.700 juta, dan 20 000.000 jt sampai saat ini belum di bayarkan kepada pemilik atau pemodalnya j.sihombing  mengaku saat dirinya sementara menunggu bayaran dari kepala Desa,"Kades Dahiman sampai saat ini belum jelas.

Sebagai upah kerja dan materil dijanjikan untuk di bayar akhir juli sampai sekarang  tidak juga dibayar diduga menyelewengkan dana tersebut karena sampai saat ini tidak bisa di bayarkan.

Karena dijanjikan seperti itu, tutur j .sihombing, dirinya menyetujui pembayaran di ADD tahap dua agar semua item pekerjaan yang ada di desa bisa di atasi dengan meminjam modal dari temannya.

"Saat semua pekerjaan sudah 100 % persen, di kerjakan saya dapat informasi kalau yang proyek yang di kerjakan justru itu anggaran 2017.

"Karena dapat informasi itu dari kantor kecamatan, saya dengan pengawai kecamatan dan pihak mengatakan bahwa itu urusan kepala desa.

Setelah semua pekerjaan selesai dikerjakannya j.sihombing selalu mempertanyakan kapan menerima upah dan bayar matrial.

Tanggal 5 september kades tersebut tidak ada etikat baik karena pada saat didatangi oleh kuasa hukum agustinus. SH dan dapot tambunan. SH di ikuti oleh wartawan malah dia mengatakan tidak berada di rumah dan sudah berangkat ke subang padahal baru kita mendatangi kantor desa, pegawai desa mengatakan bahwa kepala desa baru berangkat.

(Dpt/Red)

No comments

Powered by Blogger.