Header Ads

SENGKETA LAHAN MASYARAKAT SIAK TERUS BERLANJUT

Riau - putrapos news. Kuasa Hukum masya Siak dari LAW FIRM SURYA NP.SH.,MH & PARTNERS yang lahannya diduga di kuasai oleh PT.RAPP mengadakan pertemuan  pada hari Selasa 23 Oktober 2018 dengan Perwakilan PT.RAPP bapak Anton di Jakarta untuk menindaklanjuti duduk persoalan yang sebenarnya perihal lahan masy  Siak yang berlokasi di KEC.MERBAU.

Pada pertemuan tersebut kedua belah pihak saling menunjukan data untuk melakukan Verifikasi.

Pengakuan dari Pihak PT.RAPP bahwa penggantian hak ke masyarakat sudah pernah dilakukan, bahkan telah diberikan ganti rugi dengan menunjukkan data yang telah diganti rugi.

Ir.Surya Negara Panjaitan.SH.MH, agustinus darmanto panjaitan SH dan Dapot Tambunan.SH sebagai kuasa hukum masyarakat langsung melakukan pengecekan, apakah daftar nama  masyarakat pemberi kuasa tertera pada daftar yang telah diberikan ganti rugi.

Dalam data tersebut hanya Bapak GUAN yang terdaftar pada list tersebut dengan 3 hamparan, namun baru 1 hamparan yang diselesaikan. Melihat itu Kuasa Hukum masyarakat meminta agar hak Bapak Guan yang dua hamparan segera diselesaikan.

Pak Anton sebagai perwakilan Perusahaan berjanji akan mengecek data tersebut kenapa 2 hamparan.milik Guan belum terbayarkan dan segera memberi informasi kepada PH Masyarakat.

Kuasa Hukum masyarakat menanyakan bagaimana prosedur penggantian hak masyarakat yang lahannya di kuasai oleh PT.RAPP ?

Menurut keterangan Pak Anton," bahwa proses penggantian atas hak masyarakat yang lahannya masuk dalam area pengelolahan hutan tanaman industri sesuai dengan izin mereka semua ditentukan oleh Panitia setempat, yang dibawah kendali oleh Pemerintah Setempat yaitu Bupati, jadi kalau ada masyarakat yang merasa lahannya diambil oleh PT.RAPP harusnya mereka meminta dan mendaftarkan kepada Panitia Penggantian Hak Masyarakat yaitu BUPATI bukan kepada PIhak PT.RAPP, karena setiap lahan yang mereka berikan ganti rugi sudah melalui verifikasi team baru kami berikan penggantian,"demikian penjelasan dari Pak Anton.

Mendengar hal demikian Kuasa Hukum masyarakat menduga adanya manipulasi data yg diberikan oleh panitia penggantian kerugian lahan fiktif, karena dari data yang di miliki masyarakat sebagai pemegang "SURAT KETERANGAN TANAH" yang areanya masuk kedalam penguasaan PT.RAPP, tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak PT.RAPP, sementara lahan yang mereka usahakan beberapa lama sebulum PT.RAPP hadir di tanah SIAK dan BENGKALIS sudah dikuasai oleh PT.RAPP.

Team Kuasa Hukum masyarakat siak yang lahannya diduga di serobot Pihal PT.RAPP akan terus berjuang sampai kemanapun dan mengikuti prosesdure pengajuan penggantian hak kepada panitia dalam hal ini BUPATI sehingga hak dalam melakukan tututan ganti kerugian atas tanah yang mereka usahakn dengan alas "SURAT KETERANGAN TANAH" dapat dibuktikan kebenarannya.

Setelah melihat peta lahan penguasaan lahan yg dimiliki oleh pihak PT.RAPP ada kejanggalan kerena letak posisi lahan yang dimiliki masyrakat berdasarkan "SURAT KETERANGAN TANAH" tidak tertera pada peta tersebut melainkan nama - nama pihak lain, melihat ini dapat juga diduga ada dua surat tanah yang muncul atas objek tanah yang sama.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan pemegang Surat Keterangan Tanah dengan Kepala Desa yang mengeluarkan dihadapan Panitia pembebasan bentukan Pemerintah Kabupaten Siak.

(Dapot tambunan/Red)

No comments

Powered by Blogger.