Header Ads

Bawaslu Kota Batam: Dugaan Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Walikota Batam di Anggap Tidak Melanggar Tindak Pidana Pemilu

PutrsPosNews - Batam. Terkait putusan Bawaslu kota Batam terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Walikota Batam bersama Nyat Kadir anggota DPR RI, yang diputuskan Bawaslu kota Batam tidak masuk dalam unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, hal itu kemudian mendapat respon dari kuasa hukum pelapor yang akan melanjutkan kasus ini ketingkat lebih tinggi.

Musrin,SH kuasa hukum dari pelapor mengatakan, keputusan bawaslu kota Batam menghentikan pelaporan atas dugaan pelanggaran tindak pidana sesuai pasal 547 no.7 tahun 2017, dinilainya terlalu simpel dan dengan kajian yang kurang tepat.

”Atas Putusan Bawaslu kota Batam yang menghentikan status laporan client saya dengan alasan ‘dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu’, maka dengan ini kami nyatakan bahwa kami akan mengambil langkah-langkah hukum atas keputusan Bawaslu tersebut dan kita juga akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), dengan kajian-kajian dan bukti-bukti yang kita miliki,” ucap Musrin saat dikutip Otoritasnews.co.id, dikantor Bawaslu Batam, Jumat (14/12/2018).

Ia menilai, Sikap bawaslu kota Batam yang terlihat dari awal terkesan tertutup terhadap pemeriksaan terlapor, menjadi bahan penilaian kami sebagai kuasa hukum pelapor, dan apa yang menjadi keputusan Bawaslu kota Batam tentu akan menimbulkan preseden buruk, serta independensi Bawaslu kota Batam patut diragukan, dalam melakukan pegawasan pemilu yang adil, transfaran dan martabat.

“Kita sangat kecewa dengan putusan yang diambil Bawaslu kota Batam, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Bawaslu Batam dalam menegakkan pemilu yang adil, transfaran dan bermartabat, serta independensi bawaslu kota batam patut kita ragukan,” cetusnya.

Musrin juga mengungkapkan, clientnya juga sempat menyampaikan, bahwa ketika terlapor telah dijadwalkan untuk diperiksan pada 4 Desember 2018, ada oknum Bawaslu kota Batam yang sempat meminta clientnya agar tidak mempublikasikan jadwal pemeriksaan terlapor, dengan alasan oknum Bawaslu tersebut, agar terlapor hadir dalam pemeriksaan.

“Iya, client saya sempat mendapat telpon dari salah satu oknum Bawaslu kota Batam, dari percakapan terdengar jelas oknum tersebut meminta tidak mempublikasi jadwal pemeriksaan terlapor pada waktu itu, dan menyebutkan bahwa terlapor telah meminta hal itu ke ketua Bawaslu kota Batam, dan oknum tersebut mengatakan, jika terlapor tidak datang maka laporan tersebut akan gugur.

“Atas perkataan oknum Bawaslu kota Batam itu akan menjadi salah satu bahan kami gunakan untuk melaporkan Ke Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ungkap Musrin.

Masih kata Musrin, Pada intinya kami akan terus mencari keadilan, karena menurut kami, hukum harus ditegakkan tanpa intervensi dari pihak manapum dan hukum tidak memandang status jabatan, baik pelapor maupun terlapor.

“Intinya client saya akan terus mencari keadilan, karena hukum tidak melihat jabatan pelapor maupun terlapor,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Sebagai kuasa hukum yang hadir pada saat pengumuman hasil putusan Bawaslu kota Batam, sudah sangat jelas mendengar kajian-kajian Bawaslu yang kemudian menghentikan kasus tersebut.

“Apa yang dilontarkan pihak Bawaslu kota Batam pada saat pengumuman hasil putusannya, sangat tidak masuk nalar saya selaku kuasa hukum pelapor. Dan kami sangat kecewa,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dengan putusan Bawaslu kota Batam itu, Dirinya tetap menghargai pihak Bawaslu kota Batam, walau putusan itu sangat mengecewakan clientnya dalam menegakkan kebenaran dan jauh dari rasa keadilan.

“Kita tetap menghargai pihak Bawaslu kota Batam, walaupun putusan itu mengecewakan client saya,” tutupnya.

M. Ravi/Red

No comments

Powered by Blogger.