Header Ads

Pemkab Lingga Akan Menggelar Diskusi Publik Membahas Regulasi Perizinan dan Ketentuan Pidana

PutraPosNews - Lingga. Pemkab Lingga akan menggelar diskusi publik membahas regulasi perizinan dan ketentuan pidana bidang pertambangan, pada Rabu 12 Desember 2018 di Gedung Nasional Dabo Singkep.

Dalam diskusi tersebut mengundang seluruh pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan lahan pasca tambang untuk mengikuti kegiatan ini.

Menurut Plt Humas Pemkab Lingga, Buana Februari Fauzi diskusi digagas Bupati Lingga H Alias Wello dalam menyamakan persepsi tentang regulasi perizinan dan ketentuan pidana bidang pertambangan mineral.

Nara sumber diskusi yakni Bupati Lingga H Alias Wello, perancang peraturan perundang undangan Bagus Prasetyawan, Analis Pelayanan Usaha Mineral pada Ditjen Minerba Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Nugroho.

“Diskusi akan dipandu Rezki Syahrir Direktur Indonesian Institut For Sustainable Mining yang sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di London,”papar Buana Februari Fauzi Sabtu 8 Desember 2018.

Terkait kewenangan bidang pertambangan yang telah beralih dari Pemerintah Kabupaten /Kota ke Pemerintah Provinsi mengacu Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri (Permen)ESDM Nomor 11 Tahun 2018 bahwa rekomendasi Bupati /Walikota masih diperlukan sebelum Gubernur memberikan WIUP.

“Dalam pasal 20 PP Nomor 23 Tahun 2010 dan pasal 14 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 sangat tegas disebutkan bahwa sebelum memberikan WIUP. Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota. Rekomendasi ini yang sering diabaikan,”tandas Buana.

Buana menyebutkan rekomendasi Bupati /Walikota sangat penting untuk memastikan WIUP yang diterbitkan Gubernur tidak menyalahi aturan dan perundang undangan yang berlaku, khususnya terkait Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Lingga, mengingat melanggar RTRW dikenakan pidana.

M. Ravi/Red

No comments

Powered by Blogger.