Header Ads

Pemko Tanjungpinang Menaikkan Harga Gas LPG Bersubsidi Tanpa Sosialisasi

PutraPosNews - Tanjungpinang. Keputusan Pemerintah Kota Tanjungpinang menaikan harga eceran terendah (HET) gas ukuran 3 kilogram tanpa sosialisasi dan persetujuan DPRD dinilai hanya menguntungkan pengusaha migas dan rekanannya (distributor). Padahal gas ukuran 3 kilogram itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Hal ini terungkap dalam percakapan media putra pos ini dari sejumlah warga Tanjungpinang menyikapi surat nomor 500/1343/1.2.01/2018 yang ditandatangani Syahrul SPd, Walikota Tanjungpinang.

Ironisnya, dalam surat tanpa pertimbangan layak sebuah surat keputusan (SK) terungkap kenakalan sejumlah agen yang telah menjual gas melon (nama familiar gas ukuran 3 kilogram,red) dengan nilai Rp 18 ribu alias diatas HET. Justru tidak ada tindakan atas pangkalan maupun pengecer yang telah menaikkan harga secara ilegal.

Kenaikan atas usulan Hismawa Migas Kepri ini jelas tidak pro rakyat miskin.”Kita ini sudah susah, kenapa dipersusah lagi dengan menaikkan harga gas 3 kilogram.”keluh Nur, seorang ibu rumah tangga di kilometer 8.

Nur mengaku kesal dan meminta Pemko Tanjungpinang meninjau ulang serta membatalkan kenaikan gas LPG ukuran 3 kilogram. Banyak penyalahgunaan gas 3 kilogram itu, orang kaya, sejumlah rumah makan maupun restoran, kedai kopi dan cafe banyak yang memakai gas untuk masyarakat miskin ini.”Harusnya sosialisasikan dulu. Jangan main naikan saja.”kesalnya.

Hal senada disampaikan Sari, warga Sei Jang.”Yang memainkan harga itu pangkalan. Pernahkan Pemko mengawasi harga yang ada dipangkalan. Mengapa pemko menerima usulan pengusaha migas ini yang diduga tanpa melibatkan DPRD, padahal ini menyangkut kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak.”herannya.

Pemko Tanjungpinang sebelumnya melalui humas dan media putra pos, telah merilis kenaikan harga gas ukuran 3 kilogram dengan alasan kenaikan BBM, suku cadang kurs rupiah atas dolar yang terus naik.

M. Ravi/Red

No comments

Powered by Blogger.