Header Ads

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Menuding Pemerintahan Kepri Tak Becus Menangani Pendidikan

putrapos news - Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepri dituding tak becus menangani pendidikan. Karut marut persoalan pendidikan muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Burhanuddin Nur mengungkapkan hal ini. Meskipun, baru dilantik tiga bulan yang lalu Burhan menemukan berbagai macam masalah terutama masalah pendidikan.

Seperti halnya ketika di lapangan mantan staf khusus itu mendapati masih adanya siswa yang menunggak membayar SPP hingga 22 bulan lamanya.

"Hal itu saya temukan langsung di beberapa sekolah di Batam," kata Burhan kepada awak media di ruangan rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Senin (1/4/2019).

Begitu juga di tempat lain, misalnya saja di Pulau Karas, ia menemukan siswa SMA tidak bisa membayar uang SPP yang hanya Rp 30 ribu per bulan.

Setelah ditelusurinya tidak hanya persoalan SPP yang tidak bisa dibantu pemerintah. Burhan juga baru mengetahui bahwa pos bantuan atau beasiswa kuliah untuk siswa tamat SMA/SMK sederajat tidak ada lagi.

Dimana tahun lalu dianggarkan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar. "Sekarang tidak ada sama sekali," ujar Burhan.

Ia memastikan, di Kepri ini masyarakat miskin berprestasi tidak akan bisa kuliah, karena tidak ada solusi dari pemerintah.

"Seharusnya dinas pendidikan mengantisipasi terhadap masalah-masalah itu," paparnya.

Burhan pun mempertanyakan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. "Alasan mereka karena perguruan tinggi berada di kewenangan pusat," kata Burhan.

Meskipun begitu, kata Burhan, Dinas Pendidikan seharunya bisa memberikan pos bantuan untuk mereka kuliah. "Kan kewenangan sudah di Pemprov Kepri untuk siswa SMA/SMK seharunya bisa carikan solusi," katanya.

Dalam kondisi ini, lanjut Burhan, peran pemerintah untuk masyarakat tidak mampu atau miskin sangat dibutuhkan.

Tidak hanya itu persoalan gaji guru juga dipertanyakan Burhan, bahwa gaji pegawai tata usaha maupun guru honor masih kecil.

Dari informasi yang didapatkannya, gaji tata usaha Rp 1,2 juta sedangkan guru Rp 2 juta, padahal UMK Batam itu lebih dari Rp 3 juta.

"Begitu juga demo beberapa guru waktu lalu hal itu menunjukan ada persoalan manajemen pemerintahan Provinsi Kepri," kata dia.

"Ini kita lihat pemerintah tidak serius menangani soal pendidikan, makanya kita ketuk hati pemerintah agar care dengan pendidikan, untuk anggaran yang sudah ada saja OPD Pemprov Kepri saja tidak bisa membayar, apalagi upaya untuk mencari anggaran yang kurang," imbuhnya.

Dalam waktu dekat akan diadakan rapat koordinasi dengan pemerintah agar masalah ini diselesaikan dari akarnya.

Burhan melanjutkan, adanya alasan kurangnya anggaran hal itu tidak masuk akal. Malahan ketika Musrenbang beberapa waktu lalu, ia menemukan anggaran OPD lebih banyak digunakan untuk seremonial.

"Jadi saya lihat ketika musrenbang, anggaran itu untuk kegiatan penguatan lah dan sosialisasi lah, kalau dicoret kegiatan itu bisa banyak berlebih itu anggaran," katanya.

Burhan menilai, pemerintah tidak memiliki skala prioritas untuk merancang sebuah pembangunan untuk Provinsi Kepri ini. "Sehingga tidak jelas anggaran itu dipakai untuk apa, lebih banyak ke seremonial," katanya.

Mantan staf khusus almarhum Gubernur Sani itu mengatakan, masalah-masalah yang ada tersebut harus menjadi atensi gubernur.

"Ya, silakan ke pulau tetapi harus tetap mengendalikan kapal. Kita ibaratkan nakhoda, misalnya gubernur tidak di ruang kemudi kapal gimana kapal barlayar dengan baik, ini kan jadi persoalan," katanya.

Menurutnya pemerintah Provinsi Kepri saat ini sudah banyak masalah. "Jangan keluar terus, sampai kapal oleng," katanya.

Burhan juga mengkritik, blusukan Gubernur Kepri ke beberapa pulau juga membawa banyak OPD.

"Boleh-boleh saja, tetapi timbang juga kondisi riil saat ini banyak masalah mulai dari gaji guru, soal tambang dan lainnya," kata Anggota DPRD Provinsi kepri Burhanuddin Nur.

(Rv/Red)

No comments

Powered by Blogger.