Header Ads

Sosialisasikan Ketentuan Bidang Cukai dan Evaluasi Kegiatan DBHCHT

Putrapos News - Paiton. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA memberikan sosialisasi ketentuan bidang cukai dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sampai dengan semester I di Paiton Resort Hotel (Pareho), Selasa dan Rabu (6-7/8/2019).

Kegiatan yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana DBHCHT di Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim didampingi Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi.

Sebagai narasumber hadir dari Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan sebagai sinkronisasi, harmonisasi serta penyelarasan penggunaan DBHCHT antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta Pemerintah Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan ini mempunyai tujuan menyamakan persepsi dan pemahaman terkait diberlakukannya PMK Nomor 222 Tahun 2017 bagi SKPD pengelola,” ungkapnya.

Menurut Susilo, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018, alokasi DBHCHT Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 54.967.956.000. Hasil rekonsiliasi sisa DBHCHT sampai dengan tahun anggaran 2018 antara Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo mendapatkan alokasi Silpa sebesar Rp. 3.529.835.409.

“Realisasi penggunaan DBHCHT semester 1 tahun anggaran 2019 mencapai Rp. 5.057.831.161 atau 9,20% dari anggaran Rp 54.967.956.000 yang teralokasikan kepada 17 OPD pelaksana DBHCHT di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

“Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui bantuan sarana produksi agar kedepannya masyarakat tetap survive menghadapi situasi yang terjadi. Disamping itu optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Halim, pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo di tahun anggaran 2019 dengan total anggaran Rp. 54.967.956.000, anggaran Kabupaten Probolinggo pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.529.835.409, sehingga realisasi penyerapan sampai bulan Juni 2019 sebesar Rp. 5.057.831.161 atau 9,20%.

Halim menerangkan cukai sebagai pungutan yang dikenakan kepada barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dimana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

“Kemudian dapat terlaksananya program/kegiatan DBHCHT Kabupaten Probolinggo secara optimal serta dalam pengimplementasian program/kegiatan tersebut, lebih tepat sasaran sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2017, dimana kesesuaian penggunaan DBHCHT dengan program/kegiatan yang telah diatur dan terpenuhinya persentase penggunaan DBHCHT pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung jaminan kesehatan nasional,” harapnya.

(Eko/Red)

No comments

Powered by Blogger.