-->

Notification

×

Iklan

Iklan

KPK Menangkap Dan Menahan Paut Syakarin Dari Tebo, Terkait Pengesahan RAPBD PROVINSI JAMBI Tahun Anggaran 2017 Dan 2018

Sunday | August 08, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-08-08T16:25:43Z



Tabloid Putra Pos.Com, JAKARTA - Komisi Pemberantasn Korupsi ( KPK ) kembali menyampaikan perkembangan penanganan penyidikan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.


Dalam keterangan tertulisnya, Jubir KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi oleh Media mengatakan bahwah Sebelumnya dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 22 orang dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses tersebut terdiri dari Gubernur, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD, dan pihak swasta.


Perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017 yang kemudian dalam perkembangannya, KPK menemukan indikasi dan mengungkap bahwa praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.


Mencermati berbagai fakta selama proses persidangan ditambah dengan dukungan bukti permulaan yang cukup maka KPK menaikkan status perkara ini ketahap Penyelidikan dan berlanjut ketahap Penyidikan dengan menetapkan status Tersangka PS (PAUT SYAKARIN,Swasta.


Tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Diduga telah terjadi Para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang “ketok palu”, menagih kesiapan uang “ketok palu”, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp.100 juta atau Rp.600 juta per orang;.


Para unsur Pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang “ketok palu”, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp.400 juta, hingga Rp.700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp.100 juta, Rp.140 juta, atau Rp.200 juta;


Tsk PS sebagai salah satu pihak swasta yang diduga berperan antara lain sebagai penyokong dana dan pemberi uang ketok palu tambahan untuk para anggota komisi III DPRD Jambi dengan besaran masing-masing Rp.150 juta terkait RAPBD Provinsi Jambi TA 2017.


Pemberian uang oleh Tsk PS diduga agar perusahaan miliknya bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017.


Jumlah dana yang disiapkan oleh Tersangka sekitar sejumlah Rp.2,3 Miliar, dengan pembagian, Uang sebesar Rp. 325 juta Bulan November 2016 pemberian uang oleh Tsk PS melalui Hasanudin kepada Effendi Hatta di lapangan parkir Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai titipan untuk 13 orang anggota komisi III yang masing-masing mendapatkan Rp25 juta perorang dan sudah dibagikan oleh sdr. Zainal Abidin kepad 13 anggota Komisi III di salah satu hotel di Bogor Jawa Barat saat acara Bimtek.


Uang sebesar Rp1,950 Miliar Sekitar akhir Januari 2017 bertempat di rumah Tsk PS kembali dilakukan pemberian uang oleh Tsk PS kepada Effendi Hatta dan Zainal Abidin di rumah Tsk PS sebesar Rp1,950 Miliar yang Tersangka telah dilakukan pemanggilan secara patut untuk dilakukan pemeriksaan. Namun yang bersangkutan mangkir sehingga dilakukan upaya paksa penangkapan pada Sabtu, 7 Agustus 2021 bertempat di Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi oleh Tim Penyidik dengan berkoordinasi dan dibantu oleh jajaran satuan Reskrim Polres Tebo, Jambi.


Untuk kepentingan proses penyidikan, KPK menahan tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.


Tersangka PS Akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 Hari di Rutan KPK Kavling C1 sebagai pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid -19 dilingkungan Rutan KPK.


Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi suap DPRD ini, KPK telah dilakukan penyitaan uang dengan jumlah sekitar Rp.8,075 M.


KPK menyampaikan Terima Kasih atas dukungan dan bantuan serta kerjasama dengan Polres Tebo sebagai bentuk Seinergitas sesama aparat penegak hukum.


(Randi)

ads






×
Berita Terbaru Update