Masih Banyak Sengketa Tanah Di Provinsi Banten Yang Harus Diselesaikan Oleh Kementerian Agraria

Iklan Semua Halaman




News

Masih Banyak Sengketa Tanah Di Provinsi Banten Yang Harus Diselesaikan Oleh Kementerian Agraria

Minggu
Banten - putrapos news. Bicara permasalahan tanah adat, tanah warisan dan tanah garapan, di negara yang maju ini yaitu Indonesia, masih banyak permasalahan dan masih banyak terkait sengketa tanah yang perlu menjadi perhatian dari pihak Kementrian AGRARIA dan Badan Pertanahan Nasional.

Terutama yang kita lihat di provinsi Banten, tepatnya di kabupaten Pandeglang, team redaksi tabloid putra pos melakukan investigasi, dari hasil investigasi team redaksi mendapatkan keterangan dari kuasa ahli waris yaitu pak Marsuta, yang mendapat kuasa dari pemilik tanah di daerahnya kabupaten pandeglang yaitu H.Anwar Musyadad sebagai ahli waris yang saat ini lahan tanah miliknya sudah berdiri sebuah yayasan dan sekolahan dan memiliki sertifikat yang lain selain sertifikat yang dimiliki oleh ahli waris.

Setelah dipelajari benar adanya, bahwasannya di lahan H.Anwar Musyadad di daerah kab.Pandeglang provinsi Banten terdapat dua sertifikat, dari team redaksi dan kuasa ahli waris mencoba kroscek ke kelurahan sampai ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah kab.Pandeglang, mencoba mencari kebenaran dasar dari kedua sertifikat, sampai bisa terjadi di satu lahan bisa memiliki dua sertifikat.

Dari hasil investigasi team redaksi tabloid putra pos dan kuasa dari ahli waris, mempertanyakan hal ini kepada kepala desa, dan pernyataan dari kepala desa menyatakan, berdasarkan data-data di Desa Kaungcaang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, tanah No. C 1706 Persil 34 D II kelas 090 Nomor SPPT (NOP) 36.01.190.018.009.0032.0 luas 21.600 M2 adalah tanah milik  UDJEN bin ATJUK SHM No.00030 Desa/Kel Kaungcaang surat ukur Tgl 10-03-2014 No. 04 /Kaungcaang/2014 luas 22804 M2 yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pandeglang provinsi Banten sesuai dengan data yang ada di Desa, milik ahli waris H.Anwar Musyadad, dan sekarang telah berdiri sebuah yayasan dan sekolahan.

Sedangkan tanah No. C 739-41-0-111 Blok Pasir Balido luas 26.246 M2 di Desa Kaungcaang, sertifikat SHM No. 00136 Desa/Kelurahan kaungcaang a/n Drs. H.Rusandi Suryadi Alam. Msi. Luas 20.671 M2 surat ukur tanggal 11 Maret 2015 No. 00015/Kaungcaang/2015 terbit serifikat tgl  10 Januari 2016, yang sudah berdiri yayasan dan sekolahan tidak benar dan tidak ada fisik tanahnya, sesuai keterangan desa  surat No. 02/Ds.2009/V/2012, Kaungcaang 10 Mei 2012.

Setelah mendapat keterangan dari kepala desa, team dan kuasa ahli waris mencoba mengkonfirmasikan permasalahan ini kepada Kepala BPN Kab.Pandeglang provinsi.Banten yaitu Teguh Wieyana DS.STM.SI dan Wakilnya yaitu Eka Raharja,S.ST.MH, setelah temu bicara dan konsolidasi,"Kepala dan Wakil Badan Pertanahan Nasional Kab.Pandeglang Provinsi.Banten siap membantu karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, selama ini belum ada laporan dan apabila ada laporan seperti ini akan kami pelajari dan akan segera kami coba memanggil kedua pemilik sertifikat yang sedang bersengketa ke kantor BPN untuk mengadakan gelar perkara dan dari pihak BPN siap membantu untuk semua itu," jelas kepala BPN Kab.Pandeglang Provinsi.Banten.

Ini fenomenal yang terjadi di negara maju ini, dan harus menjadi tolak ukur dan peran serta juga tugas Kementrian Agraria, karena kasus - kasus seperti di atas banyak terjadi dan ini bukan hanya terjadi di provinsi Banten, namun didaerah dan provinsi lain masih banyak sengketa dan perebutan lahan yang bukan hak mereka, seperti contoh sertifikat ganda di satu lahan yang sama.

(Yuliandi/Redaksi)