KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN MELAKUKAN PUNGUTAN KE ORANG TUA SISWA SAMPAI JUTAAN RUPIAH PERSISWA

Iklan Semua Halaman




News

KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN MELAKUKAN PUNGUTAN KE ORANG TUA SISWA SAMPAI JUTAAN RUPIAH PERSISWA

Minggu
Bekasi, Cikarang selatan -  putrapos news.
Setiap tahun pada musim penerimaan peserta didik baru(PPDB),orang tua siswa harus menyiapkan sejumlah uang untunk pendaftaran anaknya,seperti pembelian atribut sekolah,baju seragam dan bangunan+iuran bulanan.

Kebanyakan orang tua siswa tidak memahami  pungutan-pungutan tersebut dan cenderung menurutin aja bagi yang mampu ekonominya (cukup), tidak akan mempersoalkanya, akan tetapi jadi persoalan bagi keluarga yang kurang mampu, membayar pungutan-pungutan itu karena sangat membebani hidup mereka,
dan pihak sekolah tidak memikirkan itu.

Seperti pungutan biaya pendidikan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cikarang selatan Bekasi Kabupaten, meski sumbangan di perbolehkan namun pungutan tersebut kerap kalih dikeluhkan orang tua siswa, contoh pungutan baju seragam sekitar Rp 1.200.000, uang gedung sebesar Rp 1.700.000 + iuran bulanan, berdasar kan kwitansi sekolah.

Saat tim tabloid putra pos mewawan carai kepala sekolah yaitu pak Rahmat beliu merasa pungutan yang ada di sekolah tersebut itu wajar atau tidaktida masalah, dan bukan sampai disitu beliau menyampaikan seluruh SMA dan SMK diwajibkan  memungut dari orang tua siswa karena dasar kita ada yaitu "LEGAL" sesuai pp 48 tahun 2008 pasal 24 peran serta masyarakat, beliau kuat hanya mengandalkan "LEGAL" tersebut.

Menurut kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat mengatakan bahwa yang di namakan sumbangan adalah hanya sekali dan tidak mengikat, ada  tiga (3) jenis yang perlu di pahami oleh pihak sekolah antara lain :
1.apa yang di maksud iuran?
2.apa yang di maksud sumbangan?
3.apa yang di maksud pungutan?

Kepala sekolah sudah melanggar permendikbud "no 44 tahun 2012" (bersifat sukarela tidak memaksa dan tidak mengikat jumlah maupun jangka waktunya, tidak ditentukan oleh pihak sekolah atau komite, kalau memang kepala sekolah sudah merasa benar semuanya ini sesuai dengan prosedur, bagaimanakah kepala sekolah membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) nya, dan ke dinas manakah (SPJ) tersebut disampaikan, dan peraturan No berapa yang sudah di keluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait pungutan tersebut, maka kepala sekolah SMA negeri 1 cikarang selatan harus menunjukan "LEGAL" dari provinsi.

(MARZUKI.NGL/Red)