Enggan Transparan, Pemerintahan Kepri Seolah Kebal Hukum

Iklan Semua Halaman




News

Enggan Transparan, Pemerintahan Kepri Seolah Kebal Hukum

Kamis
PutraPosNews - Tanjungpinang. Polemik tidak transparannya Pemerintah Provinsi Kepri dalam beberapa hal terus menuai kontroversi dan menjadi perbincangan ditengah masyarakat.

Dalam catatan "Media PutraPosNews Kepri" terdapat beberapa peristiwa berdampak hukum yang “terkesan” sengaja ditutupi sehingga publik terus bertanya.

Pertama, hukuman terhadap Sekda Kepri yang tak pernah disampaikan ke publik atas gratifikasi pernikahan anaknya. Berapa tingkat eselon TS Arif Fadillah diturunkan ?.

Apakah penurunan eselon itu sudah sesuai dengan rekomendasi Mendagri ?

Karena, beredar kabar, penurunan pangkat TS Arif Fadilah akibat menerima gratifikasi dalam pernikahan anaknya sebanyak 3 tingkat (rekom dari Mendagri). Namun, entah bagaimana dan jurus apa yang dipakai, tersiar kabar, kepangkatan TS Arif Fadilah hanya diturunkan setingkat.

Kontroversi inilah yang tak pernah diungkap Humas maupun Gubernur Kepri ke masyarakat tanpa alasan. Jika rekom penurunan 3 tingkat itu benar adanya, namun yang dilaksanakan hanya penurunan 1 tingkat. Ini tentu saja suatu bentuk “pembangkangan” kepala daerah pada atasanya (Mendagri).

Ini tentu saja berbahaya, karena jika ada masyarakat mengajukan gugatan hukum atas legalitas Sekda Kepri berikut dokumen yang ditandatanganinya. Akan berimplikasi cacat hukum, karena legal standing Sekda diragukan kepangkatannya.

Jika, gugatan warga dikabulkan dan ternyata jabatan TS Arif Fadilah cacat hukum karena pangkatnya tidak layak. Muncul persoalan lain, bagaimana surat-surat maupun SK yang diparaf ataupun ditandatangani Sekda ?. Apakah cacat hukum atau tidak sah. Termasuk SK pengangkatan CPNS yang akan diangkat beberapa pekan lagi.

Ketidak transparanan ini berimbas pada kinerja humas Pemprov Kepri dalam mengelola anggaran publikasi dan dokumentasi yang saat ini sudah mulai diusut aparat penegak hukum. Di bagian humas dan protokoler Pemprov Kepri, diduga telah terjadi penyelewengan belasan miliar anggaran publikasi dan dokumentasi sejak tahun 2016, 2017 dan 2018.

Indikasi ini terungkap dengan banyaknya hutang tak dibayar yang nyaris terjadi sejak 3 tahun belakangan ini dengan alasan defisit atau kas kosong. Yang mengakibatkan sejumlah rekanan media gigit jari alias tak dibayar taguhannya. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan dan dibenarkan, karena penyalahgunaan anggaran (tidak menggunakan dana sebagaiamana peruntukanny) merupakan tindak pidana korupsi.

Hingga berita ini dimuat, sejumlah pertanyaan yang diungkap diatas belum karena "Media Putra Pos kepri" belum berhasil menjumpai pihak-pihak terkait guna konfirmasi dan klarifikasi. ( M. Ravi/Red )