Rekam Cetak KTP-el Serentak di Lapas dan Rutan, Sukseskan Pemilu 2019

Iklan Semua Halaman

News

Rekam Cetak KTP-el Serentak di Lapas dan Rutan, Sukseskan Pemilu 2019

Wednesday, January 16, 2019
PUTRAPOSNEWS - JAKARTA. Kamis, 17/01/2019, Direktorat Jenderal (Ditjen PAS) bertekad mengsukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Untuk itu Ditjen PAS memastikan narapidana/tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) bisa menggunakan hak konstitusionalnya serta menggemilinir terbuangnya suara pada Pemilu 2019 pada tanggal 17 April mendatang.

Salah satu langkah yang dilakukan Ditjen PAS adalah menfasilitasi rekan cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum memilikinya sebagai salah satu syarat mengikuti Pemilu 2019. Dipusatkan di Lapas Narkotika Kelas 2A jakarta, kegiatan bertema "Rekam Cetak KTP-el  Serentak di Lapas/Rutan, Sukseskan Pemilu 2019" ini di gelar tanggal 17-19 Januari 2019 sebagai gerakan nasional di lapas dan rutan seluruh Indonesian serta dapat disaksikan secara relay melalui aplikasi zoom.

Turut hadir Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Ombudsman, Ketua KPUD DKI Jakarta, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pimpinan Tinggi Masyarakat dan Pratama Kemenkumham, Serta para Kepala UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta. Acara dirangkaikan dengan penjelasan dan simulasi perekaman KTP-el bagi WBP, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis KTP-el kepada WBP, serta peninjauan hasil karya WBP.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H.Laoly, menegaskan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan hakim masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak tersebut.

"Hak memilih bagi warga negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian  bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam pesta demokrasi karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia," tegasnya.

Dan Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, " Ini adalah untuk pemutakhiran data kependudukan bagi narapidana dan tahanan untuk memastikan terpenuhinya hak pilih Warga negara Indonesia yang didalam Lapas/Rutan guna mensukseskan Pemilu 2019 karena Pemilu adalah tanggung jawab semua lapisan. Bukan hanya panitia penyelenggara dan pemerintah, namun seluruh warga negara wajib berpartisipasi, tidak terkecuali bagi narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia," Ucapnya.

Berdasarkan laporan UPT Pemasyarakatan pada masing masing wilayah, DPT hanya sebanyak 79.763 orang atau 31% dari total 245.694 WBP seluruh Indonesia. Sedangkan 69% lainnya belum terdata karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan . Daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih diluar domisili akan diberi keterangan sebagai DPTb. Syarat pemilih tersebut harus memiliki KTP-el. Sebagaimana diatur dalam pasal 348 ayat 1 huruf b Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan " pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada DPTb.

Saat pelaksanaan Pemilu 2019, Lapas/Rutan tidak diberlakukan TPS khusus, namun KPU memfasilitasikan TPS didalam lapas/Rutan . Kecuali jumlah DPT sangat minim, maka panitia TPS diluar Lapas/Rutan setempat akan memfasilitasi pencoblosan didalam Lapas/Rutan.(Aliando/Red)