KGP: Salam Pancasila Jadi Pro-kontra

Iklan Semua Halaman

News

KGP: Salam Pancasila Jadi Pro-kontra

Friday, February 28, 2020

Tabloid Putra Pos , Bogor - Front Pribumi sejak 1972 sudah ada sebelum ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disosialisasikan 1978. Sehingga wajar komunitas Front Pribumi tidak heran bila ada yang ingin mengampanyekan "Salam Pancasila" sebagai salam berbangsa dan bernegara. Karena sudah disiapkan jawaban yang tepat, "Komunis No!"

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978.

" Sekali lagi saya katakan, bila anda disapa dengan 'Salam Pancasila!' Maka jawabnya,
 "Komunis No!" Kata Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas, Sabtu (29/2) pagi di Bogor.

"Rencana akan kami daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM segera. Kuatir dibajak oleh orang lain," Kata Ki Gendeng Pamungkas lebih lanjut.

Namun menurut KGP lebih lanjut, setelah yel "salam Pancasila" tetap saja diikuti dengan ucapan sesuai 1 agama yang dianutnya, atau agama yang diyakininya, tanpa nengok ucapan salam agama yang lain. Misalkan, ia beragama Islam, ya cukup mengucapkan "Assalamualaikum warahmatullah wa Barakatuh". Dan yang beragama Kristen mengucapkan "Salam Sejahtera" . Demikian seterusnya. Yang bukan Islam tidak perlu mengucapkan  salam yang bernafaskan Islam.

"Bukankah keragaman agama dan keyakinan sudah diwakili oleh "salam Pancasila" dan "komunis no" sebagai jawaban persatuan sesuai isi Pancasila?" Demikian penjelasan KGP untuk jalan tengah yang tidak perlu diributkan.

KGP selama ini mengamati apa yang terjadi di lapangan. Menurutnya ada pihak-pihak  yang menjalin hubungan mesra dengan KOMUNIS, mereka akan menghalalkan segala cara,  untuk mencapai tujuannya, dikuatirkan orang-orang yang berpaham Komunis kelak mencalonkan diri jadi Calon Presiden atau jadi calon wakil Presiden di tahun 2024.

Intelijen pasti resah melihat keadaan sekarang dan melihat Indonesia ke depan.

Pemilu Langsung Terbuka biaya mahal melanggar Pancasila:
1.Uang sudah menjadi syarat mutlak,  kebenaran, Tuhan dan Agama tidak dibutuhkan. Ini MELANGGAR SILA kesatu.
2.Janji-janji tidak bisa dipenuhi,  MELANGGAR SILA kedua.
3 Masing-masing Pendukung calon bermusuhan,  MELANGGAR sila ketiga.
4.Pemilu Langsung Terbuka adalah VOTING, sedangkan PANCASILA musyawarah, MELANGGAR SILA keempat,
5.Akibat Biaya Pemilu mahal,  Aset negara dikorupsi, MELANGGAR SILA kelima.


Dengan pemilu langsung terbuka, melanggar sila keempat dan kebenaran diserahkan kepada orang banyak,  artinya seluruh orang dianggap benar.
Solusi:
Kembali ke sistem musyawarah,  rakyat memilih partai,  jadi Parpol berusaha lebih baik dari parpol yg lain. Dengan sendirinya  Lembaga survey BUBAR,  TNI KUAT. POLISI dan Institusi negara lainnya terpaksa NETRAL.

"Kami menghimbau seluruh Rakyat yang cinta dengan Indonesia dan Prajurit TNI yang memahami Sapta Marga  no satu no dua dan no tiga,  Kalau aturan tidak, sesuai dengan Pancasila,  JANGAN DIPATUHI !!Salam Dasyat K6P di Bogor" Tutup KGP.( Hans )