Warga Desa Margourip Kabupaten Kediri Tolak Tambang Pasir Liar di Daerahnya -->

Advertisement

SELAMAT DATANG DI WWW.TABLOIDPUTRAPOS.COM WADAH INFORMASI RAKYAT

Warga Desa Margourip Kabupaten Kediri Tolak Tambang Pasir Liar di Daerahnya

Tuesday


Tabloid PutraPos | Kediri - Puluhan pemuda Desa Margourip, Kecamatan Ngancar melakukan aksi unjuk rasa, menuntut penolakan penambangan pasir dan batu (Sirtu) di beberapa titik lokasi penggalian yang ada di Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Selasa (20/10/2020).


Mereka menuntut berhentinya penambangan Sirtu di empat titik yang berada pada dua dusun, yakni Kaligedok dan Pohgunung.


“Ini adalah bentuk perwakilan dari warga Desa Margourip. Keluh kesah warga yang tidak mendapat irigasi dan air bersih,” ungkap Ferry salah satu peserta aksi, kepada awak media saat kegiatan aksi.

Foto : Puluhan warga Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri unjuk rasa tolak keberadaan tambang pasir liar/ ilegal di daerahnya. 


Ia mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menggali kesadaran pihak pemerintah desa, bahwa kegiatan penggalian pasir ini sangat merugikan masyarakat. Maka dari itu sebagai generasi muda, anak-anak para petani menyampaikan dalam bentuk orasi tertulis dan damai.


Menurutnya, apabila dilakukan penggalian secara terus menerus, terutama dipinggir sungai yang berfungsi sebagai tanggul desa. Jika dibiarkan lama-kelamaan akan terkikis erosi dan longsor.


Menurut Fery, sebanyak 85 persen warga Desa Margourip bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga berbagai keluhan yang dipendam masyarakat dari kegiatan tersebut yakni berdampak terhadap aliran irigasi dan ekosistem air.


“Ini sangat merugikan para petani. Ibu rumah tangga sumurnya kering, air sungai keruh, dan banyak aliran sungai mati,” jelas Fery.


Kepala Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Suroso mengatakan perijinan dari penggalian Sirtu tersebut ilegal. Namun dalam proses penggalian, tempat lokasi ialah hak milik pribadi. Jadi pemerintah desa memberi kebijakan untuk diselesaikan secara musyawarah masyarakat.


Selanjutnya pemerintah desa akan menindak lanjuti terkait penggalian pasir ilegal ini. “Kami memprioritaskan warga agar kondusif. Keluhan terkait masalah air, seperti penutupan aliran sungai untuk kepentingan penggalian tersebut dan irigasi.” Pungkasnya.



 ( hernowo)