-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Benarkah Mereka Kebal Hukum ?! Tambang Pasir Mekanik Daerah Aliran Sungai Brantas di Gampengrejo - Kabupaten Kediri Masih Tampak Leluasa

Sunday | September 12, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-09-12T16:12:59Z

 

Foto kolase 

Tabloid Putra Pos
| Kediri -
Praktek penambangan pasir mekanik di aliran sungai Brantas di daerah Desa Gampengrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur masih tetap beroperasi. Para penambang meletakkan diesel penyedot pasir di atas perahu - perahu.


Meski papan larangan terpasang di sekitar lokasi namun hal itu tak membuat para penambang pasir mekanik itu menjadi keder atau gentar. Sehingga terkesan bahwa papan larangan diacuhkan/ tak digubris.

Para penambang pasir mekanis meletakkan diesel penyedot pasir di atas perahu - perahunya

Entah apa yang ada di benak mereka, mungkin yang ada di otaknya adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara materi dan tak peduli terhadap dampak destruktifnya, misalnya kerusakan ekosistem.  Sehingga aturan - aturan dari pemerintah yang terpampang di papan larangan itu tiada digubris sama sekali.


Saat reporter media ini pada Minggu 12 September 2021 melakukan investigasi di lokasi, tampak jelas aksi para penambang pasir mekanik itu menyedot pasir di aliran sungai Brantas dengan menggunakan diesel penyedot pasir yang diletakkan di atas perahu - perahu.


Kepala Kepolisian Resor Kediri Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Lukman Cahyono saat dikonfirmasi media ini terkait praktek penambangan pasir mekanik menggunakan diesel penyedot pasir yang diletakkan di atas perahu mengatakan ia akan memerintahkan Kasat Reskrim mengececk.


" Ok- ok mas ...Terima kasih infonya. Saya perintahkan Kasat Reskrim cek," kata AKBP Lukman, Minggu ( 12/09/2021), dalam pesan tertulis WhatsApp.


Sekadar untuk diketahui bersama, penambangan pasir dan semua jenis material batu dan tanah yang ada di kawasan DAS ( Daerah Aliran Sungai ) Brantas bila dilakukan secara ilegal maka melanggar Undang - undang nomor 4 tahun 2019 pasal 158 junto PP nomor 23 tahun 2019 pasal 2 (2d), dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar. ( HR )

ads






×
Berita Terbaru Update