FORWATU BANTEN Kawal Kasus Kredit Fiktif BJB Labuan dan Ciledug

- Jurnalis

Jumat, 16 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tabloidputrapos.com – Ramai pemberitaan soal Dua kasus korupsi di bjb KCP Labuan dan bjb KCP Ciledug yang kini tengah ditangani oleh Aparat Kepolisian.

Kasus pertama terkait dengan kasus Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) fiktif yang dilakukan oleh lima perusahaan, merugikan negara sebesar Rp10,4 miliar dan sudah masuk tahap penyidikan.

Kasus kedua adalah perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Cabang bank bjb Ciledug, Wendi Ruspiandi, dan seorang pengusaha bernama Bhudiwan. Kasus ini juga sudah mulai masuk tahap persidangan.

Menanggapi Hal tersebut Presidium Forum Warga Bersatu Banten menyatakan Kesiapannya untuk mengawal kasus agar tidak ‘masuk angin’.

“Sebagai warga Banten yang sebagian besar suplay uang jasa ke BJB tentu menyakitkan khususnya pihak nasabah itu sendiri. Bagaimanapun kejahatan perbankan telah menggerus sistem ekonomi di wilayah. Problematika yang sesungguhnya ialah oknum tersebut bersekongkol untuk memperkaya sendiri.” Papar Arwan.

“Forum Warga Bersatu Banten akan Kawal Kasus ini hingga tersangka ditetapkan sebagai terdakwa dan terpidana agar tidak ada lagi kasus semacam ini.” Tegas Arwan.

Tim investigasi Forum menemukan fakta baru dipublik bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BJB perlahan melemah jika kasus ini tidak dituntaskan.

“Sikap kita jelas perbankan di wilayah propinsi Banten boleh menamakan usahanya namun tidak boleh memonopoli lalu dicuri! Ini tidak boleh dibiarkan, kepercayaan publik terhadap BJB melemah dan saran Kami (Forum) BJB harus terbuka terhadap kebutuhan informasi.” Pinta Agus saat dikonfirmasi.

Sejalan dengan itu Wakil Ketua Presidium 1 Suparmin meminta pihak BJB menerima Forum Warga Bersatu Banten untuk mendapatkan informasi lain soal kemungkinan keterlibatan pihak lain pada kasus yang telah merugikan uang negara miliaran rupiah.

“BJB harus terbuka pada semua pihak. Kasus ini tidak main-main Kami minta segera bantu Kepolisian agar memudahkan penyidikan. BJB harus membuka diri pada kritik dan saran jika masih betah di Banten!” Tegas Suparmin.

Berita Terkait

Jusuf Hamka Akan Kembalikan TPI Ke Tutut Soeharto, Usai Kalahkan Hary Tanoe
Aset Daerah Diduga “Disembunyikan”, Properti Investasi Pemkot Pagar Alam Tak Disajikan Sesuai Fakta
Ratusan Aset Tanah Pemkot Pagar Alam Bermasalah, Sertifikat Tak Jelas hingga Data Amburadul
Dugaan Penyimpangan Dana BOSP di SDN 49 Pagar Alam : Rekayasa Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, hingga Indikasi KKN — Wali Kota Diminta Bertindak Tegas
Skandal Dana BOS di Pagar Alam: Honorarium ASN Rp527,6 Juta Diduga Menyimpang, Praktik Sistemik Terbongkar — Wali Kota Wajib Bertindak Tegas
Diduga Pembangunan Jalan Onderlagh di Desa Negara Batin Sangat Merugikan Negara
SPPG Mulyadadi 003 di Segaralangu Resmi Dilaunching, Sinergi Bersama Wujudkan Generasi Sehat
“Fantastis” Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kota Pagar Alam 2026 Tembus Rp.9 Miliar, Pola Berulang Picu Sorotan Tajam
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 26 April 2026 - 20:59 WIB

Jusuf Hamka Akan Kembalikan TPI Ke Tutut Soeharto, Usai Kalahkan Hary Tanoe

Sabtu, 25 April 2026 - 20:18 WIB

Aset Daerah Diduga “Disembunyikan”, Properti Investasi Pemkot Pagar Alam Tak Disajikan Sesuai Fakta

Sabtu, 25 April 2026 - 20:14 WIB

Ratusan Aset Tanah Pemkot Pagar Alam Bermasalah, Sertifikat Tak Jelas hingga Data Amburadul

Sabtu, 25 April 2026 - 09:24 WIB

Dugaan Penyimpangan Dana BOSP di SDN 49 Pagar Alam : Rekayasa Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, hingga Indikasi KKN — Wali Kota Diminta Bertindak Tegas

Sabtu, 25 April 2026 - 09:22 WIB

Skandal Dana BOS di Pagar Alam: Honorarium ASN Rp527,6 Juta Diduga Menyimpang, Praktik Sistemik Terbongkar — Wali Kota Wajib Bertindak Tegas

Berita Terbaru