tabloidputrapos.com | IDI – Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal S.Pd.I.,M.H mengungkapkan yang dibutuhkan saat ini adalah langkah Strategis dimasa “Transisi Politik” menuju tatanan baru dalam membangun Kabupaten Aceh Timur yang maju dan bermartabat.
Hal itu disampaikan T. Zainal dalam wawancara Eksklusif dengan Dr.Teuku Kemal Fasya S.Ag.,M.Hum Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Malikussaleh, Lhokseumawe dalam rangka meneliti tentang Pemetaan Sosial,Budaya dan Politik antara Historitas dan Aktualitas di salah satu Caffe di Aceh Timur. Senin, 15/Okt/2025.
Menurut T. Zainal, pada Pilkada 2024 lalu, masyarakat seakan dipisahkan dengan kubu atau kepentingan politik Pasangan Calon tertentu. Sehingga, pada saat itu rakyat terkesan “Terkotak-kotak” oleh kepentingan dan kekuasaan. Namun, Kata T. Zainal paska dilantik pada 19 Maret 2024 lalu bahasa tersebut “Wajib” kita hilangkan demi Persatuan Aceh Timur.
Saat disinggung bagaimana kondisi masyarakat Aceh Timur paska Pilkada lalu, kata T. Zainal, Negara sudah menjamin setiap warga berhak dipilih dan memilih sehingga menurutnya itu hal yang biasa. “Jikapun pada saat itu ada gugatan, konstitusi sudah menjamin, Mahkamah Konstitusi sebagai wadah tempat menyampaikan aspirasi jadi bagi kami itu hal yang lumrah dalam pesta demokrasi ” Ungkap T Zainal.
Kondisi masyarakat saat ini, menurut Wakil Bupati, sangat aman dan kondusif tidak ada lagi kata “Basis” atau lawan. Yang terpenting hari ini adalah kita “Mengabdi” kepada rakyat Aceh Timur dimanapun dan siapapun tanpa perbedaan dan pemisahan wilayah.
Menurut sosok yang dikenal dekat dengan rakyat itu, yang harus kita fikirkan saat ini bagaimana kita membangun Aceh Timur dengan “Sinergi dan Kebersamaan” dimasa genting efisiensi melanda bumi Nurul Ak’la ini.
Disisi lain, kita dihadapkan dengan masih banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan, rakyat masih membutuhkan dukungan dan bantuan pemerintah.
Bahkan tujuan utama kita hadir sebagai Bupati dan Wakil Bupati ialah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu dan perbedaan “Status sosial” ini yang harus kita pikirkan bersama.
“Tahun 2026 kita dikabarkan akan ada pemangkasan anggaran (Efisiensi) sebanyak 200 Miliyar Rupiah, ini fenomena yang “Fatal”.
Hal tersebut tentu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang berakar seperti peningkatan ekonomi rakyat, dan pembangunan yang merata.
Menurut saya, tidak ada pilihan lain selain “Bersatu dan Sinergi” dalam mencari solusi memecahkan kebuntuan ekonomi di Kabupaten kita ini” Kata Wabup.
Saat Kemal Fasya menyinggung apakah ada upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk “Melobi” Pusat agar tidak memangkas anggaran secara besar-besaran.
Menurut T. Zainal, hal terpenting saat ini adanya “Singkronisasi dan sapue pakat” dari sanalah kita akan bergerak nantinya akan lahir ide, inisiatif, dan solusi untuk “Merayu Pusat” agar tidak memangkas anggaran di Kabupaten terluas di Provinsi Aceh ini” Ungkap T. Zainal.
Lanjutnya, Solusi lain untuk memecah kebuntuan jalannya pembangunan dan peningkatan ekonomi rakyat di tengah “Efisiensi” ini dengan melibatkan semua pihak termasuk Perusahaan Minyak dan Gas seperti PT. Medco E&P Malaka dan Perusahaan Triangle Pase Inc (TPI) secara langsung dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat khususnya di Kabupaten Aceh Timur yang beroperasi di dua perusahaan besar tersebut.
Apalagi, Sambung T. Zainal, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sudah menjamin bahwa konpensasi keuntungan dari hasil bumi Aceh kita mendapatkan 70% dari hasil keutungan dan pusat mendapatkan 30%.
“Ini harus kita pikirkan bersama, jangan sibuk dengan isu-isu yang tidak positif apalagi dapat memecah belah “Persatuan” kita di Aceh Timur.
Tidak hanya itu, pentingnya keterlibatan seluruh Perusahaan Perkebunan di Aceh Timur.
Sudah saatnya kita panggil seluruh Perusahaan Kepala Sawit di Aceh Timur, kita bahas bersama berapa Dana CSR-nya, berapa pendapatan dan keutungan mereka, barapa pajak mereka kita bahas bersama semua demi tranparansi guna mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Timur” Imbuhnya.
Ia menuturkan, berdasarkan data yang diperolehnya, lebih dari 120 ribu hektar Kelapa Sawit itu dimiliki oleh Perusahaan perkebunan dan masyarakat di Aceh Timur dengan jumlah perusahaan lebih dari 29 Perusahaan dan 8 PKS yang beroprasi di Aceh Timur.
Jika kita libatkan seluruh Perusahaan tersebut, kita yakin akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Timur.
Menurut orang Nomor dua di Aceh Timur itu, untuk membangun Kabupaten Aceh Timur perlu adanya penambahan PAD.
Bukan hanya melibatkan Perusahan dan pengusaha namun juga dengan kita tingkatkan pariwisata, parkir kota, DBH pajak kendaraan, pajak Caffe bahkan masih banyak yang bisa lakukan agar Kabupaten Aceh Timur terhindar dari “Kebangkrutan”.
Bahkan, Kata T. Zainal, seluruh Gampong di Aceh Timur mendapatkan suntikan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari Dana Desa APBN.
Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah hadir untuk mendorong seluruh Gampong untuk menciptakan usaha yang mandiri melalui BUMG, tujuannya agar setiap Gampong memiliki Pendapatan Asli Gampong (PAG).
“ Nantinya, setiap Gampong akan mampu mendongkrak ekonomi warganya sendiri. Disinilah pemerintah hadir memberikan perhatian khusus kepada setiap Gampong, jika tidak kondisi Kabupaten Aceh Timur akan terus “Jalan ditempat” Lanjutnya.
Kata T. Zainal, disinilah pentingya perencanaan dan pengelolaan.”Kita singkronkan antara RPJM dengan kebutuhan dan pendapatan daerah.
Insya Allah jika seluruh pihak terlibat baik Tokoh masyarakat, para Akademisi, Tokoh Cendekiawan, Tokoh Agama bahkan para Kombatan kita akan mampu membangun Kabupaten Aceh Timur dalam Lima tahun yang akan datang dengan kata kunci “ Sapeu Pakat” Tutup putra asli Madat itu.
