Tabloid Putra Pos| Lampung Timur,– Petani singkong sekabupaten Lampung Timur menggelar aksi di depan kantor Bupati Lampung Timur dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait anjloknya harga tanaman umbi kayu yang membuat petani singkong merugi. Aksi damai tersebut berlangsung pada Senin (23/12/2024).
Dalam orasinya, Koordinator Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur (PPSLTM) Maradoni menuntut pemerintah dan wakil rakyat setempat untuk memperhatikan keluhan masyarakat petani singkong.
Ada pun poin yang di tuntut dalam orasi meminta pemerintah dan wakil rakyat untuk memperjuangkan kenaikan harga singkong sebesar Rp 1.890 perkilogramnya dan menurunkan repraksi potongan timbangan maksimal 10 persen.
Selain itu petani singkong juga meminta Pemerintah Daerah Lamtim beserta Dewan Perwakilan Rakyat Lamtim menghilangkan praktek-praktek pungli yang ada di lingkungan pabrik, beserta membenahi permainan timbangan singkong.
Selanjutnya meminta kepada kementrian perdagangan RI melalui dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lamtim untuk melakukan pengawasan berkala kepada pabrik-pabrik sistem timbangan dan sistem tester sehingga tidak terjadi permainan yang menjadi kerugian kepada petani singkong. Petani singkong juga meminta supaya pihak terkait dapat mengendalikan ubi kayu masuk kedalam salah satu sembilan bahan pokok agar subsidi pupuk dapat di kembalikan kepada petani singkong.
Petani juga menuntut pemerintah untuk menutup sementara pabrik dalam proses produksi tapioka sebelum ada kesepakatan untuk mengabulkan tuntutan petani singkong.
“Jika tuntutan kami tidak di tindak lanjut maka kami sebagai petani singkong akan bersama sama menutup sendiri pabrik-pabrik singkong yang ada di lampung timur,”ucapnya dalam orasi tersebut.
Dalam orasi itu, Bupati Lamtim Dawam Raharjo mendatangi masyarakat petani singkong, di depan massa aksi Dawam mengatakan bahwa persolan tersebut akan di bahas secepatnya dengan pemerintah Provinsi Lampung.
“Hari ini akan di gelar rapat di provinsi untuk membahas harga singkong di Lamtim, bahkan persolan ini bukan hanya di Lampung Timur, tapi semua kabupaten di wilayah Lampung,”singkatnya.
Sementara itu, di tempat terpisah ketua DPRD Lampung Timur Hj. Rida Rotul Aliyah.M.pd, mengatakan sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat petani singkong, dan pihaknya akan mengawal persolan tersebut hingga tuntas.
Sebelumnya, DPRD telah memanggil pengusaha tapioka di Lamtim, dalam pemanggilan itu ada sebelas pengusaha tapioka yang hadir. Dan kita sepakat harga pertanian singkong berpihak kepada para petani.
Selain itu juga DPRD akan mengawasi perusahaan tapioka berupa limbah, kelengkapan, ijin perusahaan, pembatasan tonase, upah regional kepada tenaga kerja, dan penggunaan sumber air bawah tanah.
“Kita akan tetap mendesak pemerintah untuk secepatnya mengambil keputusan supaya petani singkong mendapatkan hak-haknya. Dan kami juga akan mengawal persoalan ini hingga tuntas,”ucapnya di depan masyarakat petani singkong.(Suhaimi)
