Sistem Ganti Kerugian : Supremasi Penegakan Hukum Untuk Indonesia Emas

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tabloid Putrapos Jakarta —Dr.Weldy Jevis Saleh,SH,MH., salah satu Praktisi Hukum termuda di kalangannya telah menerbitkan buku dengan judul “Sistem Ganti Kerugian Terhadap Terhadap Terdakwa Putusan Bebas Atau Lepas Yang Telah Berkekuatan Tetap” Dalam Penegakan Supremasi Hukum Untuk Indonesia Emas.

“Judul ini saya angkat karena banyaknya penegakan Hukum yang keliru dalam penahanan, penangkapan, bahkan sampai dengan penetapan seseorang menjadi tersangka.” ujar Weldy dalam tulisannya, pada Senin 08 Juli 2024.

Weldy mengungkapkan atas keprihatinannya melihat dan menyaksikan
Penegakan Hukum di Indoneska khususnya dalam beberapa kasus yang viral di masyarakat Indonesia akhir- akhir ini.

“Saya merasa terpangil sebagai seorang Praktisi & Akademisi atas begitu banyak proses penegakan hukum kita yang sangat keliru dalam penetapan Tersangka hingga menjadi Terdakwa bahkan telah di putus bebas, ujarnya.

Lanjut Weldy mengatakan, “buku ini akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam proses permintaan “Ganti Kerugian Akibat Salah Tangkap, salah penetapan tersangka dan terdakwa sampai dengan hadirnya putusan bebas atau lepas.

“Tahapan tersebut seseorang yang salah tangkap bahkan terdakwa yang diputus bebas, dapat mengajukan Ganti Kerugian kepada negara.

Selain itu, buku ini akan menjelaskan proses serta kekosongan hukum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu proses ganti kerugian tersebut sangat berbelit-belit sampai harus melalui proses sistem peradilan perdata,kata Dr Weldy Jevis Saleh SH,MH., yang juga sebagai Dosen di Universitas Pakuan Bogor dan selaku Dewan Pengawas (Dewas) di Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) DPD Jawa Barat.

Weldy juga menjelaskan bahwa buku yang diterbitkannya akan menjadi acuan untuk perbaikan KUHAP.

“Buku ini juga dapat menjadi acuan untuk perbaikan KUHAP, seseorang yang sudah jadi “Pesakitan”dalam proses penegakan hukum yang salah, langsung mendapat Ganti Kerugian tanpa harus mengajukan ganti kerugian di pengadilan secara perdata,imbuhnya.**

Bagas
Sumber : Dr.Weldy Jevis Saleh,SH.,MH. & AWIBB Jabar

Berita Terkait

Menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (BPH) ke 62, Rutan kelas IIA. Batam membuka Pekan Olah Raga Seni Narapidana (PORSENAR).
Kapolres dan Kapolsek Medan Dibuat Tidak Berkutik Oleh Bandar Judi: Sehingga Jadi Sorotan Publik
Apresiasi Inovasi KSOP Waingapu, Ombudsman NTT Soroti Pentingnya Layanan Pengaduan
Implementasi STID dan SIMON TKBM, Bukti KSOP Perkuat Digitalisasi dan Kelancaran Arus Logistik di Pelabuhan Waingapu
Kapolda Papua Tengah Kunjungi Dogiyai, Percepat Pemulihan Keamanan Pasca Kericuhan
Jaga Stabilitas Di Dogiyai Polisi Beserta, Tokoh Masyarakat Perkuat Komunikasi
ALARM Lebak Nyalakan: Kritik Tajam di Depan DPRD, General Lapangan Aksi: Akumulasi Keresahan Masyarakat Perlu Disuarakan
Marwah Polres Merangin Dipertaruhkan : Publik Tagih Transparansi Sanksi Eks Kasat Reskrim dan Kapolsek Terkait Hilangnya BB Tambang
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 21:35 WIB

Menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (BPH) ke 62, Rutan kelas IIA. Batam membuka Pekan Olah Raga Seni Narapidana (PORSENAR).

Rabu, 15 April 2026 - 15:53 WIB

Kapolres dan Kapolsek Medan Dibuat Tidak Berkutik Oleh Bandar Judi: Sehingga Jadi Sorotan Publik

Jumat, 10 April 2026 - 19:15 WIB

Apresiasi Inovasi KSOP Waingapu, Ombudsman NTT Soroti Pentingnya Layanan Pengaduan

Jumat, 10 April 2026 - 19:09 WIB

Implementasi STID dan SIMON TKBM, Bukti KSOP Perkuat Digitalisasi dan Kelancaran Arus Logistik di Pelabuhan Waingapu

Jumat, 10 April 2026 - 19:01 WIB

Kapolda Papua Tengah Kunjungi Dogiyai, Percepat Pemulihan Keamanan Pasca Kericuhan

Berita Terbaru